peraturan pemerintah tentang tenaga kontrak daerah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. peraturan pemerintah tentang tenaga kontrak daerah

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Diberikan kepada Tenaga Ahli Bahasa yang berdasarkan perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Balai Bahasa, untuk melakukan review terhadap draft produk hukum daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. komponen tunjangan kinerja. 950. 20/2018) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi • UU No. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 16. UU ASN maupun PP 49/2018 sendiri tidak mengenal istilah tenaga ahli. PENETAPAN HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK DOKTER DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1. I. Karena pegawai PPPK adalah juga pegawai ASN, maka Tenaga Kontrak Honorer juga berhak mendapatkan cuti, termasuk cuti melahirkan. Rachmad Basari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 16. Adapun besaran gaji PNS menurut peraturan tersebut yakni: 1. Menimbang: a. Pada 16 Februari 2021, pemerintah telah terbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Sebelumnya, perlu disampaikan bahwa tujuan blog CecepGaos. BAB III KONTRAK. UU No. Contoh Surat Mutasi Staf Contoh Surat . Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah,. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU No. Untuk penambahan komponen tersebut, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 17. berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanJAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 - 2 - SEKDA AS. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja • UU No. tentang . 7. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan. 53, kemendagri. 4. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Ketentuan angka 2 dan angka 12 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 1. Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat. Kabar Perwakilan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Di tahun 2021, tenaga. Tentang. PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan. Diberlakukannya PP No. Namun untuk pengalokasian anggaran dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah, kata Maurits, harus memiliki dasar hukum sesuai pasal 24 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Fenomena tenaga kontrak yang berasal dari perusahaan-perusahaan outsourcing memang sudah menjadi perhatian banyak kalangan. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), tenaga kontrak honorer disebut dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ("PPPK"), yaitu warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas. 27 Tahun 1997 Mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Mengingat : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah. 2. 6. Hal ini mengingat masih terdapat kekurangan signifikan jumlah tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit (RS). 22/1999 tentang Otonomi Daerah UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangPada dasarnya PP 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. Dilansir dari Kompas. PEGAWAI TENAGA KONTRAK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR BARAT,. Tipe Dokumen. membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada. Nomor. 21 Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 11. Berikut penjelasan masa kerja PPPK, nasibnya setelah 5 tahun, dan batas. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); jdih. - 5 - jdih. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian ; Permen PAN & RB No. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota. 21/2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. 20. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); d. Tenaga honorer menjadi salah satu Pelapor yang aktif menyampaikan aduannya ke Ombudsman, bahkan menjadi salah satu laporan yang cenderung berulang, khususnya tentang pemberhentian kontrak secara sepihak oleh pemerintah daerah, sebagai pemberi kerja. Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102); 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dae rail Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Tipe Dokumen. id - 2 - 32 Tahun 2. TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora ; Mengingat : 1. 6. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. 4. KETENTUAN UMUM: Pasal 1PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. bahwa tenaga kerja merupakan bagian integral dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi di Kota Bandung; b. bahwa untuk menjamin kepastian iuran jaminan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingküngan Pemerintah Provinsi. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. ID : 23 HLM. bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;. Dalam rangka memberikan kepastian hukum pemungutan Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar bagi. id : 20 hlm. 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. PPPK atau kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Namun, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik. 21. (2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana. Sedangkan, perizinan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN. d. U. Login;. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019. 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan. Pemerintah Kota Surabaya wajib memberi gaji ke-13 untuk pekerja kontrak berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) tentang sistem tenaga kerja kontrak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Non,or 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tenaga Ahli Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 02/03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai. Gaji PNS Golongan Ia: Rp 1. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan bahwa para pengusaha atau badan usaha wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 ini secara penuh. Dalam hal ini mengenai hak dari tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini, seluruh honorarium seperti yang telah diuraikan diatas dibebankan pada. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 5. Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan10. Ketentuan secara rinci ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK. (2) Perusahaan swasta wajib. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4. PERWALI Kota Pasuruan No. SM. Mensinkronkan Peraturan tentang Guru Dan Tenaga Kependidikan 2 Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada pasal 52 ayat (1) sebagai berikut Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: a. 1. tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Di LIngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 2. Tolong dijelaskan mengenai pekerja kontrak dan aturan yang mengaturnya. PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas. 03/2022 yang diteken Menteri. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Calon Tenaga Harian Lepas ( THL ) segera bisa melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ( dalam. Seperti diketahui sebagai pegawai negeri sipil (PNS), gaji PPPK terdiri atas gaji pokok dan. Gubernur adalah. diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Daerah; c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerahtentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik; d. Mengacu pada Undang-Undang No. (3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. a. Meski ada penyesuaian, pengaturan mengenai jam kerja tetap sesuai dengan aturan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. Apabila mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat larangan instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. 3 Peningkatan Kualitas Perencanaan PBJP a. 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. meningkatnya penerimaan guru honorer dan guru kontrak di sekolah negeri. Status tenaga kerja honorer atau tenaga kontrak pada sistem kepegawaian pemerintah dicanangkan akan dihapus pada 2023. Kemudian perlu diketahui bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang. dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK. Sebagai perumpamaan di Kabupaten Bandung, merujuk pada Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020, menetapkan “Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan. tenaga kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan. Wika Beton Raup Kontrak Rp 4,67 Triliun, Proyek Infrastruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Ne geri (Lembaran Negara Republik. CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan pertimbangan pemerintah meniadakan tenaga honorer pada 2023, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Com membagikan informasi ini adalah agar informasi tentang Standar Tenaga Kependidikan menurut PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini dapat tersebar lebih luas dan diketahui oleh sebanyak-banyaknya guru/pendidik dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Indonesia. Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran. 56 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan : 1. peraturan daerah tentang pajak barang dan jasa tertentu. go. go. Gubernur Nomor 048/Kep. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,. Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI. 23/1992 Tentang Kesehatan • UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Undang-undang No. Konstruksi berdasarkan Kontrak. 3. 10. b. 2. Tenaga honorer diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan sumber gajinya berasal dari APBN atau APBD. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatperaturan menteri kesehatan republik indonesia . Subjek. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, danberbagai forum dan kesempatan mengenai Pegawai Tidak Tetap (PTT) terus menghangat sejak dimunculkannya kebijakan peng-angkatan PTT di samping mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan terbitnya aturan baru, izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya habis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6.